Bupati Bangkalan, Fuad Amin kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.Kali ini,orang pertama di Pemkab Bangkalan itu mendapatkan piagam penghargaan dari Wakil Presiden RI Boediono.

Penyerahan dilakukan di Gedung Dhanapala,Kementerian Keuangan RI,kemarin. Penghargaan kepada Bupati Fuad ini diberikan pemerintah pusat terkait dengan keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2011.Yakni,capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. “Alhamdulillah,pemerintah pusat memberi predikat terbaik dalam penyusunan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Pemkab Bangkalan,” katanya usai menerima penghargaan.

Menurut Bupati Fuad, penghargaan dari pemerintah pusat patut disyukuri karena dari total 466 pemerintah daerah di Indonesia,hanya 32 pemerintah daerah saja yang menerima penghargaan dari pemerintah pusat.“Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu dari 32 pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan tertinggi setelah WDP (wajar dengan pengecualian, Red),”ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengucapkan terimakasih kepada semua pihak.Baik yang secara langsung mempengaruhi penilaian keuangan, maupun yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan laporan keuangan Pemkab Bangkalan mendapat penilaian terbaik dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).Ke depan,lanjutnya, penyusunan dan pelaporan keuangan Pemkab Bangkalan harus lebih baik.“Penghargaan ini menjadi tantang bagi kita.Karena mempertahankan predikat ini (WTP,Red) lebih sulit daripada meraihnya,”ucapnya.

Wakil Presiden RI Boediono menyampaikan ucapan selamat kepada kementerian dan pemerintah daerah yang berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.Karena pada hakekatnya,penyusunan dan pelaporan keuangan berkualitas memang ada kendala sumber daya manusia (SDM). Hanya,persoalan tersebut sudah dicarikan solusinya oleh Menteri Keuangan.Caranya, menurunkan SDM yang mumpuni untuk menangani laporan keuangan yang berkualitas.“ Pak Menteri sudah menyampaikan kepada saya,” jelasnya.

Sedangkan Menteri Keuangan RI,Agus D.W Martowardojo mengungkapkan, setiap tahun kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah semakin meningkat.Hal ini bisa dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga yang mendapat predikat WTP terus bertambah.Pada 2006 laporan keuangan yang meraih WTP ada 7 kementerian dan lembaga keuangan pemerintah. Dan tahun 2010 naik menjadi 53 kementerian dan lembaga keuangan pemerintah.

Sebaliknya,yang mendapat opini disclaimer pada 2006 sebanyak 36 kementerian dan lembaga keuangan pemerintah. Pada 2010 angkanya turun menjadi 2 kementerian dan lembaga keuangan pemerintah.“ Hal ini menunjukkan sudah ada perbaikan,”papar Agus. Untuk pemerintah daerah, sambungnya,pada tahun 2006 hanya ada 3 lembaga keuangan yang mendapatkan opini WTP dari BPK.“Namun pada 2010 naik menjadi 32 lembaga keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP,”pungkasnya.

sumber : seputar Indonesia