Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Bangkalan, bakal menerapkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online pada setiap kecamatan. Diharap, pemberlakukan secara online tersebut bisa mempermudah kebutuhan masyarakat dalam pengurusan KTP.

Setiap pemohon KTP, baik yang membuat baru atau memperpanjang hanya cukup di kecamatan setempat. Jadi, ke depan tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang tidak mempunyai KTP, untuk segera mempunyai KTP karena sudah ada sistem pengurusan secara online.

“Untuk pembuatan KTP secara online, rencananya bakal diterapkan mulai November akan mendatang. Dimana setiap pemohon KTP, hanya cukup datang di kecamatan saja,” ujar Kepala Dispenduk Capil Bangkalan, Moh Sjafie, Kamis (6/10/2011).

Sjafie menjelaskan, untuk pemberlakukan KTP secara online baru akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, terlebih dulu akan dilakukuan di empat kecamatan yakni Kota, Socah, Kamal dan Burneh. Baru setelah berjalan secara maksimal, akan menyusul di kecamatan lain.

Untuk tahap persiapan, pihaknya sudah mengadakan bimbingan teknis terhadap empat orang, masing-masing merupakan pegawai kecamatan, yang nantinya diproyeksi menjadi operator. Tugas utama dari operator, untuk melayani secara maksimal pengurusan KTP online.

“Untuk perangkatnya sudah dipersiapkan seperti tower, termasuk operator yang sudah kami latih secara khusus,” tegasnya.

Sjafie menambahkan, pemberlakuan pembuatan KTP secara online tersebut, juga untuk meminimalisir permasalahan saat penerapan e-KTP yang berdasarkan rencana akan dilaksanakan awal 2012 nanti.

Sementara, untuk pengurusan KTP bagi penduduk baru atau pindahan, pembuatan akte kelahiran serta kartu keluarga (KK) masih diproses seperti sebelumnya, yakni di Dispenduk Capil.

“Untuk sementara, KTP saja yang secara online dan yang lain, seperti akte kelahiran masih belum,” urainya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Sofiullah Syarip, menyatakan, perlu sosialisasi lebih lanjut terhadap empat kecamatan yang akan diberlakukan KTP online. Paling tidak, untuk segera memberikan tata cara dan biaya yang akan dikenakan.

“Jangan sampai saat ada warga yang mengurus, malah akan kesulitan dan kurang maksimal dalam pelayanan. Jadinya, butuh sosialisasi terlebih dulu,” ucapnya.