Banyaknya unjuk rasa dari masyarakat Bangkalan guna mendesak agar Badan pengembangan wilayah Suramadu (BPWS) dibubarkan mendapat tanggapan serius dari Bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin.

Orang nomer satu di pemkab Bangkalan ini menegaskan bahwa dirinya dan tiga Bupati di Madura tetap mendukung perpres No 27 tahun 2008. “Pada prinsipnya, empat Bupati di Madura ini mendukung Perpres no 27 tahun 2008, Sementara kinerjanya yang kami pertanyakan,” terang Fuad amin panggilan Bupati bangkalan kepada sejumplah Wartawan, sabtu (10/12/2011).

Bukti bahwa empat Bupati di Madura itu mendukung keberadaan Perpres itu, empat Bupati dan satu walikota telah berkirim surat kepada Presiden RI, agar dilibatkan dalam pembangunan wilayah Suramadu dengan dijadikan sebagai dewan Pengarah.  “Surat usulan itu sudah kami kirimkan pada tanggal 16 Juli tahun 2009, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” imbuh Ra Fuad.

Lebih lanjut Ra Fuad menjelaskan, kalau selama ini pemkab Bangkalan dituding tidak mendukung terhadap pembangunan wilayah Suramadu, hal itu tidak benar. Sebab untuk kelancaran pembangunan wilayah Suramadu itu, pemkab Bangkalan telah memberikan ijin prinsip dan ijin lokasi. “Kalau masalah perijinannya sudah kami Bantu, tapi sampai sekarang BPWS sendiri tidak bisa melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan,” tutur Ra Fuad.

Oleh sebab itu agar pembangunan wilayah Suaramdu ini berjalan, dirinya mengharapkan agar kinerjanya BPWS jelas baik kepada pemkab bangkalan maupun kepada masyurakat. “Sampai sekarang saya itu tidak tahu rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh BPWS,” katanya.

Disamping , para personel yang ada di BPWS itu harus mengerti kultur dan kearifan lokal masyrakat Bangkalan. “Selama orang-orang yang bekerja di BPWS ini tidak paham akan kearifan lokal, saya pesimistis pembangunan di wilayah Suramadu itu akan berjalan,” pungkas Ra Fuad

sumber : beritajatim