Kontrak penjualan gas dari blok West Madura Offshore (WMO) diduga menyimpang. Bahkan, diduga kontrak itu tidak sesuai peraturan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Haryono Abdul Bari menyatakan sudah menelaah perjanjian jual beli gas (PJBG) blok WMO. Pihaknya menemukan indikasi penyimpangan dalam kontrak antara Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai operator WMO dengan Media Karya Sentosa (MKS) sebagai pembeli.

“Dalam klausul awal ditetapkan gas dari PHE-WMO ke MKS dipakai untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan. Faktanya, tidak ada pasokan gas ke pembangkit sejak 2007. Bahkan, di Bangkalan tidak ada pembangkit sampai sekarang,” ungkap Haryono kepada Kompas, Rabu (21/12/2011).

Menurut dia, PHE-WMO, MKS, dan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) harus menjelaskan ke mana gas itu disalurkan. Harus dijelaskan pula mengapa PJBG tidak dipatuhi.

Selain itu, harus segera diselesaikan pula dugaan kurang bayar kewajiban kepada negara dari hasil penjualan gas itu. “Kami khawatir, penjualan di luar kebutuhan pembangkit menggunakan harga lebih tinggi. Sementara kewajiban-kewajiban pada negara dan daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten, dihitung dengan harga lebih rendah,” tuturnya.

Haryono juga menyoroti penunjukan langsung MKS dalam PJBG WMO. Padahal, sesuai petunjuk teknis BP Migas, PJBG dengan penunjukan langsung hanya boleh dilakukan dengan BUMN pupuk, pembangkit listrik, dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

“MKS adalah swasta murni yang pernah menandatangani kerja sama dengan salah satu BUMD Kabupaten Bangkalan. Namun, BUMD itu diketahui tidak menerima manfaat sesuai kesepakatan,” katanya.

sumber : kompas