Banyaknya Sekolah Dasar (SD) yang hingga saat ini bermasalah terkait status kepemilikan tanahnya di wilayah Kabupaten Bangkalan, Komisi D DPRD Bangkalan, Selasa (6/3) melakukan pemanggilan terhadap dinas pendidikan setempat, untuk melakukan klarifikasi permasalah tersebut. Pasalnya, akibat adanya lahan bermasalah banyak siswa yang menjadi korbannya.

Ismail Hasan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan saat memimpin hearing menuturkan, sekolah dasar yang bermasalah status kepemilikan tanahnya hingga saat masih tersisa 242 sekolah, sehingga pihaknya mengusulkan pada Disdik untuk dapat menganggarkan setiap tahunnya menimal 20 hingga 25 lembaga sekolah terkait legalitasnya.

“Kami juga meminta pada Disdik untuk dapat mencari solusi terhadap para siswa SDN Pataonan IV yang siswanya saat ini mengikuti KBM di balai desa setempat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika menuturkan, pihaknya masih akan melakukan pendataan pada sekolah-sekolah yang bermasalah tersebut.

“Kami masih kesulitan untuk mendapat keterangan dari masing-masing kepala sekolah maupun aparat desa setempat, kami  juga berharap dalam waktu dekat segera ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Sementara kasus terbaru yang mencuat ke media, menimpa SDN Pataonan IV kecamatan Socah, tiga ruang kelas di segel oleh pemilik lahan, sebab tanahnya masih berstatus milik warga yang tidak mau di bebaskan. Akibatnya ratusan siswanya terpaksa mengikuti kegitan belajar mengajar di balai desa setempat.

sumber : rri