Ambrolnya plafon teras gedung DPRD Bangkalan terus mendapat perhatian dari Bangkalan Corruption Watch (BCW). Terlebih ketika Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dirahasiakan.

“PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) mempunyai pandangan berbeda terkait data RAB dan SPJ proyek plafon teras DPRD Bangkalan yang ambrol,” terang Direktur BCW Moh Syukur, Minggu (29/7/2012).

Menurut Moh Syukur, PPID Kabupaten Bangkalan menganggap RAB dan SPJ proyek senilai Rp 1,2 milliar itu yang dianggarkan melallui APBD 2009 dan pengerjaannya dilaksanakan pada tahun 2010 itu, bersifat rahasia negara, bukan untuk komsumsi publik karena data yang dikecualikan.

“Apa pun proyek pemerintahan yang dianggarkan melalui APBD harus transparan untuk diketahui publik sesuai dengan Undang-undang nomer 14 tahun 2008,” tegasnya.

Untuk itu, BCW menempuh jalur sengketa informasi dengan PPID sebagai termohon bersama 35 dinas dan bagian se Kabupaten Bangkalan. Mediasi tersebut telah berlangsung sejak Selasa (24/7/2012). Namun, Kabag Hukum Setdakab Bangkalan selaku juru bicara mediasi belum menemukan titik temu.

“PPID & dinas terkait masih meminta waktu untuk memberikan data terkait proyek tersebut.  Mediasi ditunda sambil menunggu undangan KI (komisi informasi),” ujarnya.

Ia menyesalkan ‘pelitnya’ PPID menyampaikan informasi data terkait RAB dan SPJ proyek plafon gedung DPRD tersebut.

Padahal, lanjutnya, masih banyak proyek fisik lainnya di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan uang negara seperti rehab SMP Kokop 2, plengsengan di Desa Tangkel, dan 24 ruas jalan kabupaten yang diduga tidak sesuai RAB.

“Jika RAB secepatnya diberikan, maka BCW dapat memantau semua program dan bisa memberikan input ke dinas terkait apabila pelaksanaan proyek maupun program yang dilakukan PT atau CV pelaksana tidak sesuai RAB,” tandasnya.

Terpisah, Pejabat KI Kabupaten Bangkalan Aliman Haris selaku mediator sengketa antara BCW dan PPID mengatakan, proses mediasi tidak boleh dipublikasikan.

“Masih tahap mediasi, belum ajudikasi. Semua yang menyangkut dokumen mediasi, rekaman, dan pendapat kedua pihak tidak boleh dipublikasikan. Termasuk oleh para pihak mediator sendiri,” jelas Aliman Haris.

sumber : surya